Mental Dalam Beramal Jama’i
Ir. H. Tifatul Sembiring
Pjs. Presiden Partai Keadilan Sejahtera
Bergabung dalam sebuah amal jama’i memiliki kekhasan tersendiri. Mesti ada sikap toleransi, ada adaptasi, ada pengorbanan-pengorbanan tenaga dan harta serta pikiran bahkan sampai ke tingkat pengorbanan perasaaan.
Dalam kesehariannya, mungkin saja terjadi perbedaan-perbedaan dalam memandang suatu permasalahan, bahkan debat yang seru. Namun, semuanya itu harus berujung pada sebuah kesepakatan untuk dijalankan bersama. Sehingga tercipta suatu suasana, dimana setiap kader memiliki azam yang kuat untuk menjalankan hasil keputusan tersebut.
Oleh sebab itu, seluruh kader hendaknya selalu mengedepankan semangat syuro (musyawarah) dan istisyaroh (konsultasi). Akan sangat berbahaya, apabila struktur partai sudah mengambil suatu keputusan - sesuai dengan kewenangannya - ada pihak-pihak atau kader yang mencoba berjalan di
luar keputusan syuro. Apalagi kemudian kemudian ada yang berupaya melakukan pengembangan persepsi mereka masing-masing. Jika hal ini berkelanjutan, tidak menutup kemungkinan akan menjadi bibit-bibit perpecahan dalam tubuh partai.
Terkadang perubahan ini berlangsung sangat cepat. Struktur perlu merespon dan mengantisipasinya segera. Dalam situasi seperti ini, terkadang tidak mudah mensosialisasikan keputusan secara menyeluruh disebabkan adanya kendala waktu.
Apalagi medan politik, perubahan-perubahan dapat saja terjadi dari jam ke jam bahkan dari menit ke menit. Dalam keadaan demikian, biasanya pengurus akan kembali berpedoman kepada dhawabith ‘ammah (kaidah umum) konstitusi dan aturan partai.
Perkembangan dakwah, kadang berlangsung demikian pesat. Contoh kongkritnya adalah beban partai hari ini setelah pemilu 2004, hasilnya melompat dibandingkan hasil pemilu pada tahun 1999. Pada awalnya dakwah ini dikelola dalam lingkup lokal saja. Kemudian pada waktunya berkembang
menjadi gerakan yang bersifat nasional. Pada tahapan tertentu berkembang menjadi lingkup regional bahkan sampai ke tingkat internasional. Hal ini sekaligus juga berarti perluasan kegiatan distribusi rahmatan lil ‘alamin ke seluruh penjuru negeri.
Dahulu, dakwah ini dikelola dengan cara berjalan kaki, keluar masuk gang dan kampung, naik kendaraan umum. Lantas dakwah berkembang, sehingga ada satu dua teman-teman yang mulai punya sepeda motor. Lalu meningkat lagi punya kendaraan roda empat. Bahkan saat ini, untuk kawasan tertentu, dikelola dengan pulang pergi menggunakan pesawat terbang. Artinya,
telah terjadi perubahan-perubahan lingkup medan dakwah dan juga sarana transportasi yang dibutuhkan.
Awalnya para ustadz menjelaskan materi dakwah dengan mengunakan kapur tulis. Lalu memakai spidol, kemudian meningkat menggunakan alat-alat presentasi yang modern. Bahkan saat ini sesuai perkembangan teknologi informasi, untuk mahasiswa Indonesia yang berada di Sydney misalnya
dapat menyimak pengajian pagi yang berlangsung di masjid Pondok Gede, dengan memanfaatkan sarana internet.
Dari sisi mihwar (orbit) dakwah, telah terjadi pula perkembangan dan perubahan yang pesat. Awalnya dakwah ini berada pada mihwar tanzhimi (orbit struktur) lalu berlanjut ke mihwar sya’bi (orbit masyarakat), lantas berkembang menjadi mihwar muassasi (orbit institusi) dan
bahkan hari ini kita sudah melangkah ke arah mihwar dawly, yaitu orbit kekuasaan.
Dengan perubahan dan perkembangan seperti ini, mestinya sikap mental dan pola pemikiran kita juga harus berubah, jangan sampai ada yang ketinggalan. Struktur berdasarkan evaluasi dan penetapan kebijakan Majelis Syuro, saat ini merumuskan bahwa kita sedang berada pada
posisi menuju mihwar dawly. Artinya orbit kita sedang menuju orbit pemerintahan, bagian dari pengambil keputusan penting di republik ini. Hal ini perlu disadari dan dipahami oleh seluruh pengurus dan kader, karena jika ada diantara mereka yang ketinggalan wacana positioning
kita saat ini, tentu akan menjadi sebuah problematika baru.
Untuk selanjutnya-mengenai positioning ini perlu didiskusikan lebih jauh lagi. Sebab pada orbit institusi, perilaku organisasi kita, baik sikap dan policy-nya kerap kali bernuansa opposan. Kita selalu mengambil posisi pada satu kutub, sementara pemerintah kita letakkan pada kutub
lain. Namun, tentunya berbeda suasananya pada orbit kekuasaan. Yang terjadi sebaliknya, justru kita yang didemo kelompok lain, yang merasa tidak puas atas policy penguasa. Sebagai contoh kongkrit adalah kasus kebijakan pemerintah menaikkan BBM. Walaupun bukan PKS yang menaikkan, bahkan dari awal PKS tidak menyetujuinya, tetapi sebagai rekan koalisi pemerintah, tetap saja PKS terkena getahnya.
Apalagi ketika - Insya Allah- suatu saat nanti PKS diamanahi oleh Allah memegang kekuasaan penuh pemerintahan ini. Tentu beban berat pengelolaan negara beserta seluruh rakyat Indonesia ini harus kita pikul. Semua kelompok agama, etnis, maupun ras yang ada mesti diurus. Harus mampu
mengakomodasikan berbagai macam kepentingan kelompok dan golongan. Mesti cepat dan tanggap terhadap tuntutan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Pada posisi ini, sikap mental dan kemampuan penguasaan kita terhadap konsep-konsep pengelolaan negara, tidak bisa tidak, mesti
sudah dimiliki dan siap dijalankan.
Pada jajaran fungsionaris partai dan para kader, pada saat ini, tentu ada sebagiannya-walaupun jumlahnya masih kecil- berbeda frekwensi. Masih saja termangu-mangu dan bahkan kadang menolak sebuah policy partai. Kalaulah penolakan ini disebabkan oleh ketidakmengertian terhadap
masalahnya, maka hal ini masih mudah dipahami. Berikan penjelasan, diskusikan pertimbangan serta latar belakangnya, lalu masalahnya selesai. Akan tetapi kalau penolakan ini bersifat I’tiqodi
(konseptual), maka keadaanya bisa menjadi runyam, terutama kalau yang bersangkutan termasuk kategori orang yang sulit menerima taushiyyah serta pendapat orang lain.
Kewajiban kita adalah menasehati teman-teman yang berperilaku demikian, agar selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, juga taat kepada qiyadah mereka yang tergabung dalam jama’ah dakwah ini. Selanjutnya kita serahkan urusannya kepada Allah SWT, Wallahu A’lam.
Majalah Saksi No. 17 Tahun VII 25 Mei 2005
